Duit Negara, Bukan Duite Mbahmu

Kanal-kanal berita akhir-akhir ini sedang ramai dengan pemberitaan Gubernur Ahok vs DPRD DKI yang dimotori oleh H. Lulung, yang katanya mantan preman Tanah Abang itu. Sebagai wong cilik saya sedikit-sedikit mengikuti perkembangan beritanya, sambil ngopi-ngopi cantik dan duduk santai.

Mengelola keuangan negara memang gampang-gampang susah. Seperti yang sering disampaikan khotib-khotib saat Sholat Jumat, niat adalah kunci dari perbuatan, jadi kunci daripada pengelolaan negara tak lain dan tak bukan hanya masalah niat saja. Untuk gampangnya, tentu gampang saja tinggal bermodal itikad baik, jalankan saja sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka niscaya si pengelola keuangan dapat tidur dengan nyenyak di malam hari. Sementara itu pengelolaan negara akan jadi susah jikalau terdapat itikad-itikad jahat, apalagi jika itikad jahat datang dari pejabat negara, kalau kata Abdur yang komika itu, “aduh mamak sayangeee.”

Menengok dari kasus Gubernur Ahok vs DPRD DKI, Gubernur Ahok berdalih menyerahkan APBD DKI Jakarta T.A. 2015 kepada Kemendagri hasil pembahasan paripurna dengan DPRD DKI yang dibuat melalui e-budgeting. Gubernur Ahok mencoret anggaran pengadaan UPS & lain-lain yang dianggapnya dana titipan DPRD DKI sebesar 12,1 T. Sementara DPRD DKI, tak kalah lantang, menyatakan bahwa Gubernur Ahok telah melanggar UU karena APBD yang diserahkan Ahok berbeda dengan hasil pembahasan dan tidak ada paraf anggota dewan yang terhormat dalam APBD tersebut. Selain itu, DPRD DKI juga menyatakan bahwa angka 12,1 T tersebut merupakan angka yang sah hasil pembahasan.

Benar salahnya, saya tentulah ndak tahu, biarlah nanti pengadilan yang menilai, karena ya saya hanya dapat beritanya dari kanal-kanal berita yang kebetulan tidak diblokir di kantor saya. Saya belum ngobrol sendiri sama Gubernur Ahok maupun H. Lulung. Hanya saja memang dalam pengelolaan keuangan negara, untuk keperluan akuntabilitas, agar comply dengan peraturan yang ada, terkadang efisiensi dan efektivitas dikorbankan. Maka saya pikir wajar sekali orang seperti Gubernur Ahok/Presiden Jokowi dengan background pengusaha, tidak cocok dengan pola dan gaya para birokrat dalam mengelola keuangan negara. Misalnya saja, saya yakin bin seyakin-yakinnya bahwa sebagian besar pengadaan barang/jasa oleh pemerintah itu overpriced. Salahkah pengadaan overpriced? Dari sisi peraturan tidak selalu. Kenapa overpriced? Maka pembaca yang budiman selayaknya membaca sendiri saja peraturan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Tengok saja harga UPS hasil lelang oleh Pemda DKI seharga 5,9 M/unit, bandingkan dengan harga UPS di pasaran, mungkin saja secara peraturan hal tersebut benar adanya, secara akal sehat?

Maka dari itu saya akan memaklumi kalau pembaca yang budiman misuh saat ini. Tapi ndak apa-apa misuh, itu boleh, asal jangan misuhi saja.

IMG_20150227_214023

Sebagai penutup, kepada pembaca yang budiman, saya sebagai wong cilik hanya bisa menyarankan jikalau sampeyan masih nepsu, masih ngacengan sama yang namanya banda donya, sebaiknya jangan mencoba-coba menjadi pejabat negara. Karena hal tersebut hanya akan membuat pembaca yang budiman sekalian tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Masih ndak percaya? Ya ndak apa-apa risiko ditanggung sendiri lho ya. Karena tanggung jawab pengelolaan keuangan negara itu sungguh berat. Kenapa? Karena duit negara, bukan duite Mbahmu.

Jakarta,

11 Maret 2015

Gambar by @demokreatif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s