Akuntan dan Etika Akuntan

Di bawah ini terdapat beberapa kasus yang berhubungan dengan independensi dan kompetensi seorang akuntan.

Kasus 1. Justinus Aditya Sidharta

Ada sebuah kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003

Kasus 2. Enron dan Andersen

Pada awal tahun 2001, patner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis enron. Dari hasil evaluasi di putuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen, padahal sebelumnya salah seorang eksekutif Enron di laporkan telah memepertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan.
Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accounting charge/expense) sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron.


Pada tanggal 2 Desember 2001
, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak di laporkan senilai lebih dari satu milyar dolar. Dengan pengungkapan ini nilai investasi dan laba yang di tahan (retained earning) berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron (penghambatan terhadap proses peradilan ). Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya.
KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor enron pada pertengahan juni 2002. sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan Audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. CEO Enron, Kenneth Lay mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002 akan tetapi masih dipertahankan posisinya di dewan direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Pebruari Mr. Lay mengundurkan diri dari dewan direktur perusahaan.
Tanggal 28 Pebruari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 Juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen.
Pemerintahan Amerika (The US General Services Administration) melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika.
tanggal 14 Maret 2002 departemen kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang di selidiki. KAP Andersen terus menerima konsekwensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron.

Kasus 3. Penyuapan dan Gratifikasi

Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad disebut turut serta menyuap dua pemeriksa BPK, Suharto dan Enang Hernawan. Uang sebesar Rp 400 juta diberikan secara bertahap kepada dua orang itu agar laporan keuangan Bekasi tahun 2009 jadi Wajar Tanpa Pengecualian.

“Menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp 400 juta,” terang penuntut umum, Rudi Margono saat membacakan dakwaan Suharto dan Enang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (20/9/2010).

Selain Mochtar, Sekda Bekasi Tjandra Utama Effendi, Kepala Inspektorat Bekasi Herry Lukmantohari serta Kabid Aset dan Akuntansi Dinas PPKAD Bekasi Herry Suparjan, disebut ikut turut serta memberikan dana itu.

“Padahal diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” papar Rudi.

Perbuatan Suharto dan Enang bertentangan dengan PP No 30/1980 serta Peraturan BPK No 2/2007 pasal 7 ayat 2 huruf a dan b.

Suharto dan Enang dijerat pasal 12 huruf a jo pasal 18 dan pasal 11 jo pasal 18 UU No 31/1999 yang telah diubah jadi UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus 4. Kepentingan Pribadi vs Kepentingan Orang Banyak

Tiga contoh kasus diatas termasuk kasus nyata yang benar-benar terjadi. Pada kasus ke empat ini kami mencoba mengilustrasikan sebuah keadaan yang dapat mengancam kredibilitas seorang akuntan publik.

Seorang auditor, sebut saja namanya Mawar, yang berperan sebagai ketua tim pada Inspektorat Jenderal Departemen X sedang melakukan audit pada suatu satuan kerja. Beberapa hari belakangan ini ia mengalami kebingungan untuk bersikap karena ia dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan integritasnya sebagai auditor. Mawar sedang menghadapi permasalahan keuangan yang berkaitan dengan biaya pendidikan puteranya yang hendak memasuki sekolah menengah umum swasta yang mewajibkan pembayaran uang pangkal untuk gedung sekolah dalam jumlah yang cukup besar dan saat ini tak tersedia dana untuk itu. Puryadi, pimpinan auditan, yang mengetahui permasalahan tersebut menawarkan bantuan untuk membayarkan biaya tersebut.

Ulasan :

Dari kasus-kasus di atas dapat disimpulkan bahwa, obyektifitas dan kejujuran adalah modal utama bagi seorang akuntan. Selain itu seorang akuntan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi etika-etika profesi seorang akuntan profesional. Mematuhi segala koridor-koridor hukum yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh IAI maupun hukum secara umum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s